Titip Salam buat Bapak Pembangunan
by: ian-matapena

Soeharto adalah orang “terpenting” di republik ini. Itulah alasan mengapa jika mantan presiden seperti Soekarno, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati – termasuk SBY kalau sudah turun – jatuh sakit tak akan dirawat oleh Tim Dokter Kepresidenan dan dibiayai oleh negara.
Semua media menyoroti kondisi kesehatan mantan penguasa Orde Baru tersebut – melaporkan dari waktu ke waktu setiap perkembangannya – bahkan membumbui dengan profil dan kisah-kisah seputar masalah Soeharto yang disertai komentar-komentar dari para tokoh dan masyarakat tentang kondisi kesehatan maupun kepemimpinan Soeharto.
Pejabat negara dan mantan pejabat negara pun tak kalah hebohnya – seakan berlomba dengan para kolega dan keluarga “eyang sepuh” – mereka berbondong-bondong menjenguk mantan atasannya tersebut di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Bahkan Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla harus menjadwal ulang kegiatannya “hanya” karena kondisi Soeharto dilaporkan kritis.
Ini merupakan fenomena yang menarik, mengingat reputasi Pak Harto sempat hancur ketika reformasi bergulir. Tapi kini ketika mantan pemimpin rezim Orde Baru tersebut tergolek di Rumah Sakit, dukungan dan doa untuk kesembuhannya mengalir dari berbagai penjuru negeri.
Saya tak mau berprasangka, tapi menurut saya ini lebih mirip skenario rehabilitasi nama baik – suatu kondisi yang direkayasa sesuai dengan pepatah jawa “mikul dhuwur mendhem jero” yang dulu sering diucapkan Soeharto pada masa-masa menjelang akhir jabatannya. Agar rakyat selalu mengingat jasa-jasa para pemimpinnya serta melupakan semua dosa dan kesalahannya.
Mungkin ungkapan tersebut benar dan hal ini bukanlah masalah besar. Tapi pada akhirnya saya tahu mengapa reformasi berjalan setengah hati bahkan setengah mati. Karena, sampai hari ini Soeharto tetaplah “Presiden” negeri ini. Dan semua euforia reformasi hanyalah sebuah manajemen konflik yang mengarah pada satu konklusi, satu solusi – kembalinya Orde Baru.
Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan Indonesia seandainya Pak Harto meninggal? Tampaknya jalan akan semakiin panjang. Tapi mungkin saja saya salah, dan semoga saya memang salah.
Akhir kata, Pak Harto adalah pahlawan – yang ditangannya juga – entah berapa banyak jiwa terlepas untuk “mengisi kemerdekaan.” Titip salam buat beliau, sang Bapak Pembangunan, dari bocah-bocah pewaris negeri ini.

review untuk belajar menulis

KABAR UNTUK KAWAN
Oleh: ian_matapena

Hampir satu reformasi berjalan, tak satupun agenda tertuntaskan. Pemberantasan KKN, penegakan supremasi hukum, dan reformasi birokrasi berjalan tak sesuai harapan. Semua agenda hanya jadi retorika bukan langkah nyata. Ini tentu bukan kabar gembira bagi para pelaku sejarah reformasi yang hidupnya dirampas, namanya ditenggelamkan, dan gerakannya dibelokkan – termasuk para keluarga korban. Jika dihitung, entah berapa banyak nyawa melayang sejak negeri ini diproklamirkan – untuk sebuah label “mengisi kemerdekaan.”

Memang, pasca lengsernya Soeharto – kita berpisah jalan. Sebagian besar kembali ke bangku kuliah dan melanjutkan hidupnya. Sebagian lagi meniti karier – masuk partai politik, membentuk LSM, atau menjadi kontraktor. Dan beberapa orang yang tersisa memilih untuk tetap menjadi oposan – dengan resiko teralienasi dari uang dan kekuasaan.

Dan di masa pergolakan saat ini, ketika reformasi berjalan setengah hati atau bahkan setengah mati – kita tak mungkin berdiam diri. Ada sebuah tanggung jawab sosial yang harus dipikul sebagai warga masyarakat yang terdidik dan “tercerahkan.” Transformasi, reinterpretasi dan integrasi merupakan jawaban yang tak terelakkan. Dimana untuk itu, kita harus kembali ke periferi.

Tapi bagaimana kita melakukannya di tengah pusaran arus informasi – dibawah simbol globalisasi – menggerus tembok tradisi dan bangunan budaya bangsa kita. Padahal, di sisi lain kita juga harus berjuang untuk “tidak mati” oleh kelaparan dan kekejaman. Sulit memang, tapi bukan berarti tak ada harapan. Rekan-rekan aktivis pemuda dan mahasiswa masih bisa melanjutkan hidup tanpa harus “terpaksa menggadaikan idealisme.” Salah satu caranya adalah menjadi penulis. Karena dengan menulis kita tidak hanya bisa mendapatkan penghasilan, tapi kita juga bisa terus berkarya – menyampaikan gagasan, mengeksplorasi pemikiran, mengembangkan kreativitas, dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Menulis tak membutuhkan modal besar, kita bisa mulai dari sekarang dengan menulis apa saja – pengalaman, pemikiran, atau ketertarikan kita. Untuk belajar menulis kita bisa belajar dari buku, teman, tempat pelatihan, atau melalui internet. Sebagai referensi, rekan-rekan dapat membuka situs BelajarMenulis.com. Di situs tersebut, kita bisa belajar menulis fiksi atau non fiksi secara online dari orang-orang yang ahli di bidangnya – dan menemukan jalan hidup seorang penulis.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan aktivis gerakan pemuda dan mahasiswa di seluruh tanah air. Seperti orang bilang, “logika tak akan berjalan tanpa logistik.” Selamat berjuang!

BANGKIT BERSAMA
Oleh: Ian_matapena

“Dalam keadaan terjepit, pasukan akan berperang mati-matian. Karena tidak ada pilihan selain mati, maka orang akan berjuang untuk tetap hidup.” Kalimat ini disampaikan oleh Sun Tzu dalam ajarannya tentang seni berperang. Dan hari ini – ketika daftar bencana bertambah panjang setiap hari, korban jatuh bergelimpangan – saat tak ada pilihan selain mati, kita harusnya bersatu dan berjuang untuk tetap hidup. Atau setidaknya bisa memilih untuk mati secara terhormat.

Namun masalahnya, siapa yang hendak berjuang? Siapa yang merasa terjepit? Seluruh atau sebagian orang? Masih adakah kepedulian yang tersisa, saat kita menjadi semakin hedonis seperti sekarang ini? Tak dapat disangkal, kita semua ragu. Tapi cobalah perhatikan kembali, renungkan, tak ada sejarahnya sebuah perubahan dimulai tanpa adanya kristalisasi keringat. Bukan hanya pemikiran, bahkan harta dan nyawa telah dikorbankan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Maka bukan saatnya bagi kita untuk berpangku tangan dan mempersoalkan segala perbedaan. Kita harus berjuang!
Tak ada gunanya mecari siapa yang salah, kita butuh semua organ agar metabolisme bisa berjalan. Maka bersatulah! Tak ada bedanya, kita dengan bangsa lain – tidak lebih rendah juga tidak lebih tinggi – kita sudah bisa membuat keajaiban dunia jauh sebelum bangsa asing datang kesini. Hanya pertanyaannya, cukup beranikah kita menjadi diri sendiri?!

Kita tahu korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghancurkan negeri ini. Kita juga tahu hukum dan keadilan telah dilecehkan. Dan martabat kita sebagai bangsa merdeka habis diinjak-injak – bukan oleh orang lain, tapi oleh orang kita sendiri. Hampir satu dasawarsa reformasi berjalan, tak satupun agenda tertuntaskan. Kapal tetap melaju pada arah yang salah.

Pilar Perjuangan

Masih ada harapan, asal ada kemauan. Tiga hal pokok yang harus kita jadikan pilar perjuangan, yaitu transformasi, reinterpretasi, dan integrasi. Transformasi nilai, prinsip, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan jembatan antar generasi, antar komponen bangsa dan antar bangsa. Transformasi pemikiran juga diperlukan untuk mengubah paradigma berpikir kita yang baku agar menjadi lebih kreatif. Kita tahu dialektika telah melahirkan banyak konflik karena tidak munculnya sintesa dari tesa dan antitesa. Sebuah pemikiran lateral diperlukan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menghilangkan konfrontasi pemikiran.

Setelah transformasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah reinterpretasi. Nilai, prinsip, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak begitu saja bisa kita terapkan. Diperlukan penafsiran dan pengkajian ulang untuk mengimplementasikan semua hal tersebut dalam sebuah gagasan yang orisinal. Kita bukan plagiator – juga bukan pembajak – kita bisa belajar tanpa meniru. Caranya adalah dengan melakukan reinterpretasi.

Pilar yang terakhir adalah integrasi. Kita tak bisa membuat perubahan sendiri, kita harus bersinergi. Setiap komponen bangsa, termasuk individu harus berbagi peran. Karena perjuangan tidak boleh asal-asalan, perjuangan harus sistematis, terarah dan terukur. Maka diperlukan keterlibatan dari semua pihak untuk melakukannya. Konsep penyatuan tersebut jangan diterjemahkan sebagai bentuk penundukan atau penaklukan daerah yang satu terhadap daerah yang lain, kelompak yang satu terhadap kelompok yang lain. Penyatuan harus diaplikasikan sebagai bentuk sinergi – simbiosis mutualisme – menjadi sebuah sistem jaringan kerja untuk mewujudkan visi dan misi bersama.

Alasan lain yang menjadikan ketiga hal di atas penting adalah proses ini tak mungkin selesai dalam satu-dua hari. Kita harus berbagi aspirasi, menyatukan visi dan misi serta melakukan regenerasi untuk melanjutkan perjuangan.

PENDAPAT TENTANG DEMOKRASI
Oleh: ian_matapena

Perdebatan tentang bentuk dan tujuan perjuangan pergerakan Indonesia masih saja sering terjadi di antara aktivis tanah air yang berbeda ideologi. Meskipun hal ini bagus dalam pengertian pendewasaan demokrasi, namun kadang menjadi kontraproduktif ketika proses dialektika tersebut tidak mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima masing-masing pihak. Dewasa ini, proses dialektika telah berevolusi menjadi cara untuk mencapai kemenangan dan bukan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran. Idiom menang-kalah tersebut telah menempatkan demokrasi pada sebuah ring tinju dimana juara bertahan menghadapi para penantangnya.

Mungkin tidak sepenuhnya salah, namun menjalankan demokrasi layaknya perlombaan hanya akan melahirkan seteru. Dan dalam banyak hal, proses ini cenderung merugikan negara karena siapapun yang berkuasa akan berusaha memperkuat diri sendiri dan kelompoknya. Sehingga harapan bahwa persaingan secara positif, dimana semua pihak berlomba-lomba untuk membangun negara dan masyarakat akan semakin jauh dari pandangan. Apalagi dalam konteks Indonesia sekarang ini.

Pada kondisi terburuknya, politik di suatu negara akan menjadi zombie yang hidup tanpa jiwa dan tanpa berpikir memangsa rakyatnya. Atau setidaknya menjadi hewan yang berpikir dengan nafsu dan nalurinya bukan dengan ilmu dan budi pekertinya. Dalam kondisi tersebut, ideologi hanya dijadikan topeng atau kedok belaka untuk menutupi kepentingan pribadi para politisi. Mereka yang berkuasa menjadikan rakyat sebagai tumbal dalam ritual kenegaraan yang mereka pimpin, mirip hewan kurban yang diberi makan agar ‘tidak mati’ sampai tiba waktunya untuk disembelih.

Kerangka Demokrasi

Agar tidak sampai pada kondisi demikian, para aktivis harus lebih berhati-hati dalam mengawal tahapan-tahapan demokratisasi di Indonesia. Begitu banyak orang – sumber daya – dikerahkan untuk memperbaiki demokrasi dalam konteksnya, namun sedikit sekali orang yang berpikir tentang arah dan tujuan demokrasi. Harus ditekankan bahwa demokrasi hanya sarana, bukan tujuan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi bersumber pada sila ke-4 Pancasila yaitu, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Dimana menurut bunyi sila tersebut prinsip kerakyatan atau demokrasi dilaksanakan permusyawaratan atau perwakilan, langsung maupun tidak langsung. Maka yang disebut wakil rakyat bukan saja DPR, tapi juga DPD dan Presiden yang dipilih langsung maupun lembaga-lembaga tinggi negara yang lain yang tidak dipilih langsung serta para menteri, Pegawai Negeri Sipil, dan TNI/Polri yang diangkat oleh pejabat negara.

Demokrasi bukan hanya pemilu, demokrasi merupakan sistem pemerintahan – sebuah sistem penyelenggaraan negara. Jadi kerangka demokrasi meliputi sistem pembentukan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan serta produk-produk kebijakan yang dihasilkan. Khusus untuk demokrasi Indonesia, selain mengacu pada sila ke-4, demokrasi juga tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang lain. Demokrasi Indonesia harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa – tidak menuhankan uang, jabatan, maupun yang lain. Di samping itu, demokrasi juga tidak boleh menginjak-injak Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab serta merusak Persatuan dan Kesatuan Indonesia demi kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, demokrasi Indonesia menjunjung tinggi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tujuan Demokrasi

Sebagai tolok ukur demokrasi, para pengamat sering hanya melihat variabel-variabel di dalamnya, seperti sistem pemilu dan tingkat partisipasi masyarakatnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, kebebasan pers, dan sebagainya. Tapi sebagai sistem penyelenggaraan negara, pernahkan kita mengukur pelaksanaan demokrasi dari kontribusinya terhadap pencapaian tujuan negara.

Indonesia yang mempunyai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “.... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....” Pernahkah kita melihat demokrasi dari sudut pandang ini?